BISNISABC.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa rendahnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 yang sebesar 1,61 persen menjadi modal penting bagi ekonomi tahun 2024.

"APBN 2023 telah memberikan perlindungan sebelum badai datang," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta.

Sri Mulyani menjelaskan, tahun 2024 akan diwarnai oleh berbagai tantangan ekonomi, seperti kenaikan suku bunga The Fed yang diperkirakan berada di kisaran 5,25-5,5 persen.

Baca Juga: Dibanderol Mulai Rp4,2 Juta, OPPO Reno12 F Series Resmi Meluncur

Selain itu, harga sejumlah komoditas mengalami penurunan, termasuk batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).

Oleh karena itu, defisit APBN sebesar Rp337,3 triliun atau 1,61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) memberikan ruang untuk menjadikan APBN sebagai penyangga terhadap guncangan ekonomi pada tahun berikutnya.

"Saat badai datang dan harga komoditas anjlok, kita sudah menyiapkan perlindungan di tahun 2023," tambahnya.

Baca Juga: Harga Emas Batangan Hari Kamis Melamami Penurunan

Defisit tersebut lebih rendah dari target APBN 2023 yang diperkirakan mencapai 2,27 persen.

Secara detail, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.774,3 triliun, meningkat 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp2.635,8 triliun. Pencapaian ini setara dengan 105,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp2.637,2 triliun.

Di sisi lain, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp3.121,2 triliun atau 100,13 persen dari pagu 2023. Realisasi ini meningkat Rp24,9 triliun atau 0,81 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.

Baca Juga: BKPM Terbitkan 10 Juta NIB Melalui OSS, Guna Mudahkan Pelaku Usaha dan Investor

"Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan negara meningkat, kita tetap menjaga momentum pengeluaran tanpa terjadi peningkatan yang signifikan," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 mencatat sejumlah pencapaian yang cukup signifikan.

Pertama, keseimbangan primer mencatat surplus untuk pertama kalinya sejak tahun 2012. Selain itu, terdapat surplus dalam laporan operasional, yang pertama kali tercapai sejak penerapan basis akuntansi akrual pada 2015.

Baca Juga: IHSG BEI Menguat 0,06 Persen di Pembukaan Senin, Sementara Indeks LQ45 Turun 0,03 Persen

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pemerintah berhasil meningkatkan ekuitas negara tanpa melakukan revaluasi. Prestasi positif ini juga yang pertama kali terjadi sejak 2015.

Defisit fiskal dan rasio utang pun menurun masing-masing menjadi 1,61 persen dan 39,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, ia menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,86 persen pada 2022 menjadi 5,32 persen pada 2023.

Baca Juga: Puteri Komarudin Sebut Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Berdayakan UMKM dan Perkuat Ekonomi

Sementara itu, angka kemiskinan menurun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen, dan indeks pembangunan manusia meningkat dari 73,77 menjadi 74,39.

"Pada tahun 2023, pengelolaan transaksi APBN juga membaik, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai nilai terendah yaitu hanya Rp19 triliun, angka terendah sejak tahun 2008," jelasnya.***