Meskipun kejatuhan Orde Baru di tahun 1998 membuka pintu bagi reformasi politik, rekonsiliasi antara pemerintah Indonesia dan eksil tetap terhalang. 

Di satu sisi, narasi resmi yang ditinggalkan oleh Orde Baru masih menstigma para eksil sebagai simpatisan komunis. Di sisi lain, eksil menolak stigma tersebut. 

Sebagian dari mereka adalah nasionalis yang setia kepada Bung Karno, yang saat itu masih menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan neo-imperialisme. 

Baca Juga: Kontribusi WIKA di Proyek Tol Cisumdawu yang Baru Diresmikan Jokowi

Mereka merasa dijadikan kambing hitam dalam pergolakan politik yang melibatkan perebutan kekuasaan antara Orde Baru dan Orde Lama.

Namun, kompleksitas sejarah ini tak sepenuhnya hanya soal persepsi. Ada faktor lain yang lebih mendalam. Pemerintah Indonesia, bahkan setelah reformasi, tetap kesulitan menyatukan dua kutub yang bertentangan dalam narasi politik. 

Meskipun penghapusan stigma sebagai pengkhianat negara diumumkan oleh Mahfud MD pada tahun 2023, eksil ini menuntut lebih dari sekadar rehabilitasi simbolis. 

Baca Juga: Perusahaan Sawit Maktour mengundang perkebunan terkenal untuk menghasilkan tanaman berkualitas

Mereka menuntut pengakuan resmi dari pemerintah bahwa mereka adalah korban dari kebijakan represif, dan bahkan menuntut permintaan maaf atas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami.

Pengalaman ini serupa dengan beberapa contoh dari sejarah dunia. Pada tahun 2008, pemerintah Australia secara resmi meminta maaf kepada suku Aborigin. 

Permintaan maaf ini, yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kevin Rudd, secara khusus mengakui dampak kebijakan kolonial terhadap “Generasi yang Hilang”—anak-anak Aborigin yang diambil paksa dari keluarga mereka. 

Baca Juga: Mantan wartawan terjun Kebinsin Kuliner jualan es dawet, dari cuma Rp20 ribu kini sehari bisa cuan Rp3 juta

Ini adalah langkah penting dalam rekonsiliasi, yang bukan hanya simbolis, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki kesalahan sejarah.