BISNISABC.COM - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara dalam APBN regional Jawa Timur hingga November 2024 mencapai Rp122,3 triliun, yang mencakup penggunaan dana untuk stabilisasi harga pangan dan dukungan pendidikan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur, I Sigit Danang Joyo, menginformasikan dalam konferensi pers di Surabaya pada hari Selasa bahwa hingga November 2024, belanja negara di Jawa Timur telah terserap 88,71 persen dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp122,3 triliun.

Belanja negara tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp45,27 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp77,03 triliun.

Baca Juga: Ketika Orang Pintar Pun Jadi Jongos: Menyambut Pertunjukan Teater di Yogyakarta

Sebagian besar belanja kementerian/lembaga digunakan untuk belanja pegawai, yang telah terealisasi Rp21,64 triliun, dipengaruhi oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13, serta penyesuaian gaji dan tunjangan.

Selain itu, belanja barang senilai Rp17,64 triliun turut digunakan untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Belanja modal juga berperan penting, dengan realisasi Rp5,87 triliun yang difokuskan pada peningkatan konektivitas dan sarana prasarana umum.

Baca Juga: Jota Tampil Memukau sebagai Penyerang Tengah, Liverpool Menang 2-0 atas Ipswich Town

Di sisi lain, belanja bantuan sosial tercatat mencapai Rp121,8 miliar, dengan fokus utama pada penyaluran bantuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Sementara itu, transfer ke daerah yang tercatat hingga 30 November 2024 mencapai Rp77,03 triliun atau meningkat 7,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini terutama didorong oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp41,07 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp14,23 triliun.

Baca Juga: Perbedaan Vasektomi dan Kebiri: Prosedur dan Dampaknya pada Kesehatan Pria

DAU mengalami kenaikan 11,52 persen secara tahunan, dengan alokasi terbesar untuk sektor pendidikan yang mendukung perbaikan layanan dasar, terutama sarana dan prasarana di Kabupaten Malang, Jember, dan Banyuwangi.