BISNISABC.COM - Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyarankan pemerintah untuk memitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat akibat penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

“Pemerintah perlu fokus pada program kesejahteraan dan pemberdayaan UMKM guna menjaga daya beli masyarakat,” ujar Josua dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia menekankan pentingnya memastikan efektivitas insentif yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari dampak kebijakan PPN tersebut.

Baca Juga: Menkomdigi Meutya Hafid Instruksikan Penerapan Efisiensi dan Inovasi untuk Transformasi Digital

Pemerintah juga telah menetapkan bahwa barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum tetap bebas dari PPN, sehingga kebijakan ini dinilai mampu mendukung fiskal tanpa membebani kelompok rentan.

Beragam insentif telah disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung sektor produktif, terutama UMKM dan sektor padat karya.

Josua menambahkan bahwa skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dapat meningkatkan produktivitas sektor otomotif, properti, dan padat karya.

Baca Juga: Pakar ITB: Kendaraan Perlu Perawatan Rutin Meski Sudah Lulus Uji Kir

Pemerintah juga memberikan subsidi bunga dan insentif PPh Pasal 21 untuk sektor padat karya, serta membebaskan PPN bagi pengusaha kecil dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar.

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berpotensi mendorong pertumbuhan sektor ekspor dan penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi Indonesia.

PPN yang selektif, seperti menyasar barang dan jasa mewah, serta insentif bagi sektor prioritas, dapat memperkokoh fondasi ekonomi nasional.

Baca Juga: Shin Tae yong Targetkan Hasil Terbaik di Piala AFF 2024 dan Siapkan Timnas U-22 untuk SEA Games

Josua juga menyebut langkah strategis seperti pengembangan industri bernilai tambah melalui hilirisasi, investasi hijau seperti kendaraan listrik, dan integrasi UMKM ke rantai pasok global sebagai kunci menciptakan ekosistem ekonomi yang kokoh dan inklusif.