BISNISABC.COM - Pemimpin Jawa Barat hasil Pilkada 2024 diharapkan segera bergerak cepat untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan sejumlah pihak, termasuk pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Ferry Hadiyanto.

Menurut Ferry, kepala daerah baru yang akan mulai menjabat pada 2025 perlu memprioritaskan penyesuaian kebijakan ekonomi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca Juga: Meski Utamakan Penyerapan Beras Lokal, Bulog Tetap Lakukan Impor

"Jika petahana terpilih kembali, mungkin bisa langsung tancap gas. Namun, jika pemimpin baru, tentu membutuhkan waktu untuk konsolidasi. Harapannya, Jabar bisa segera bergerak merealisasikan target dari pemerintah pusat," ujar Ferry dalam diskusi bertema Menyongsong Era Baru: Menyusun Solusi untuk Masa Depan Bisnis dan Ekonomi Jawa Barat di Bandung, Jumat.

Ferry mengakui, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan cukup berat, terutama jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan nasional selama pemerintahan Joko Widodo yang hanya mencapai 5 persen per tahun, meski saat itu terdapat kendala seperti pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor domestik, tetapi juga pada kondisi geopolitik global.

Baca Juga: Perbedaan Vasektomi dan Kebiri: Prosedur dan Dampaknya pada Kesehatan Pria

Konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah dan Eropa Timur, serta kebijakan proteksionisme Presiden AS terpilih Donald Trump, diperkirakan akan berdampak pada ekonomi Indonesia.

"Ekspor tekstil kita ke Amerika Serikat cukup besar, namun kebijakan Trump untuk menarik potensi ekonomi AS dari luar negeri bisa mengurangi aliran modal ke Indonesia. Tanpa capital inflow dari Amerika, mengejar target 8 persen akan menjadi tantangan berat," ungkap Ferry.

Ferry juga mengingatkan bahwa dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada di bawah rata-rata nasional.

Baca Juga: KAI Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp2 Triliun untuk Pengembangan Infrastruktur

Salah satu penyebabnya adalah penutupan atau relokasi sejumlah pabrik tekstil.