Bisakah Presiden Prabowo memberikannya? Ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab dengan lebih dari sekadar optimisme.

Pencapaian ini membutuhkan perhitungan matang, berdasarkan data, kebijakan ekonomi, tantangan global, dan tentu saja, kesadaran akan tantangan domestik yang tak bisa diabaikan.

Untuk mewujudkan skenario ini, Indonesia harus memiliki fondasi ekonomi yang kokoh. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong oleh pilar-pilar penting seperti inovasi teknologi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan modal manusia.

Baca Juga: FANTASTIS, Pedagang Lato Lato di Taman Margasatwa Ragunan Raup Laba Setengah Juta Hanya dalam Beberapa Jam

Teori pertumbuhan endogen menjadi sangat relevan. Teori ini menyatakan bahwa inovasi, modal manusia, dan kebijakan yang mendukung pendidikan serta riset adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang sebuah negara.

Prabowo harus menjadikan sektor-sektor ini sebagai prioritas dalam kebijakan ekonominya.

-000-

Baca Juga: Bantal Kereta Cepat Whoosh Hilang, KCIC Imbau Penumpang Agar Tak Merusak Fasilitas

Namun, tantangan terbesar yang menghadang Prabowo adalah korupsi. Korupsi bukan sekadar masalah moral atau etika; ia adalah penyakit sistemik yang merusak tatanan ekonomi.

Prabowo sendiri sudah menyadari itu. Jauh-jauh hari ia sudah mengatakan kepada partai politik pendukungnya: Jangan menugaskan menteri cari uang dari APBN!

Korupsi ibarat karat yang menggerogoti mesin negara. Ketika dana publik disalahgunakan atau bocor, pembangunan infrastruktur terhambat, investasi tidak datang, dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan.

Baca Juga: LSI Denny JA Soroti Keberhasilan Kebijakan Ekonomi Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Transparency International membuat indeks. Di tahun 2014: Skor persepsi korupsi Indonesia adalah 34, dengan peringkat 107.