BISNISABC.COM - LSI Denny JA menilai Indonesia mengalami berbagai perubahan di beberapa sektor selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2014 hingga 2024. 

Salah satu indikator yang menjadi sorotan utama dalam menilai keberhasilan kebijakan ekonomi Jokowi adalah Indeks Kebebasan Ekonomi.

LSI Denny JA  menyimpulkan Jokowi berhasil memperoleh rapor biru dalam indeks ini. Bahkan Skor yang meningkat dari 58,5 pada tahun 2014 menjadi 63,5 pada tahun 2023. 

Baca Juga: Netanyahu Janjikan Tarik Pasukan Israel dari Koridor Philadelphi sebagai Bagian dari Negosiasi dengan AS

"Angka itu menyatakan kebijakan ekonomi Jokowi telah membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan," kata founder LSI Denny JA, Denny Januar Ali, Kamis, 3 Oktober 2024.

Denny mengatakan bahwa Blberakhir kekuasaan seorang presiden perlu diberikan evaluasi publik soal berhasil atau tidak pemerintahannya.

LSI Denny JA, lanjutnya, mengembangkan cara menilai presiden yang sudah habis masa jabatannya dengan mengolah tujuh indeks dunia, dengan data  dari lembaga internasional kredibel, seperti World Bank, Transparency International, The Heritage Foundation, hingga, SDSN Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Baca Juga: 5 Daftar HP Oppo yang Bakal Populer di Tahun 2025, Jadi Pilihan Terbaik Bagi Anak Muda!

"Presiden Indonesia berikutnya setelah selesai jabatan, akan juga dinilai dengan tujuh indeks yang sama. Indeks itu cukup komprehensif meliputi sisi ekonomi, politik, hukum dan sosial," ujarnya.

Dia menerangkan, melalui ketujuh indeks ini, dengan membandingkan tahun pertama versus tahun terakhir Jokowi (2014 VS 2024, atau 2023 jika 2024 belum ada), Jokowi memperoleh 3 rapor biru, 3 rapor netral, dan 1 rapor merah.

"Secara komprehensif, 10 tahun Jokowi memang jauh lebih banyak rapor birunya, dibanding rapor merah. Kali ini LSI Denny JA khusus mengeksplor indeks kebebasan ekonomi saja," tutur dia.

Baca Juga: Jasa Marga Catat 405.009 Kendaraan Meninggalkan Jabotabek Selama Libur Maulid Nabi

Indeks Kebebasan Ekonomi Penting

Founder LSI Denny JA, Denny Januar Ali menjelaskan bahwa Indeks Kebebasan Ekonomi adalah pengukuran yang mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan institusi suatu negara mendukung kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi.

"Itu seperti kebebasan untuk memulai bisnis, berinvestasi, dan melindungi properti. Indeks ini sangat penting karena menunjukkan seberapa terbuka ekonomi suatu negara terhadap pasar bebas dan persaingan," terang Denny.

Baca Juga: Benarkah Kesehatan Generasi Z Terancam? Temukan Penyebab dan Solusinya di Sini!

"Itu faktor yang berperan besar dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan," sambungnya.

Masih kata Denny, Kebebasan ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sosial. 

"Negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, stabilitas harga yang lebih terjaga, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah," kata dia.

Baca Juga: Mengakui Kerapuhan Justru Bisa Membuat Kita Lebih Kuat, Mengapa Demikian?

"Ini juga berdampak positif terhadap iklim investasi, di mana negara dengan kebijakan yang lebih terbuka akan lebih menarik bagi investor asing," lanjutnya.

Kredibilitas Lembaga Pengukur Indeks Kebebasan Ekonomi

Denny Januar Ali, pendiri LSI Denny JA mengatakan, Indeks Kebebasan Ekonomi diukur oleh The Heritage Foundation, sebuah lembaga think tank terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Samsung Galaxy S24 FE: Inovasi AI untuk Konten Kreatif dan Komunikasi Sehari-hari

Lembaga ini telah mempublikasikan laporan tahunan tentang kebebasan ekonomi sejak  1995, yang mencakup evaluasi terhadap lebih dari 180 negara di seluruh dunia. 

Data yang digunakan oleh The Heritage Foundation berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, termasuk laporan resmi pemerintah, data dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), serta berbagai survei bisnis.

The Heritage Foundation menggunakan metodologi yang transparan dan konsisten untuk mengukur empat pilar utama kebebasan ekonomi, yaitu Rule of Law (hukum dan hak properti), Government Size (pengeluaran pemerintah, perpajakan), Regulatory Efficiency (efisiensi regulasi), dan Open Markets (pasar terbuka). 

Baca Juga: Rupiah Hari Selasa Ditutup Melemah, Dipicu Pernyataan Hawkish The Fed dan Deflasi di Indonesia

"Kredibilitas The Heritage Foundation sebagai lembaga pengukur diperkuat oleh pengakuan luas dari para ekonom dan analis di seluruh dunia," ucapnya.

Analisis Indeks Kebebasan Ekonomi Era Jokowi

LSI Denny JA mencatat, pada awal masa jabatan Jokowi pada tahun 2014, Indonesia memiliki skor Indeks Kebebasan Ekonomi sebesar 58,5 dan berada di peringkat 100 di dunia. 

Baca Juga: Prancis Kutuk Serangan Israel terhadap Sekolah dan Panti Asuhan di Gaza Utara

Sepuluh tahun kemudian, pada 2023, skor ini meningkat menjadi 63,5 dan peringkat Indonesia naik signifikan ke posisi 53.

"Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Jokowi dalam meningkatkan kebebasan ekonomi melalui reformasi di berbagai sektor," kata Denny Januar Ali.

Dia mengatakan, salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan ini adalah serangkaian reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. 

Baca Juga: Puluhan Negara Minta Bantuan Turki untuk Evakuasi Warga dari Lebanon

Jokowi berfokus pada penyederhanaan regulasi dan mempermudah perizinan usaha melalui berbagai program seperti Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan pelaku bisnis mengurus perizinan secara daring. 

"Langkah ini sangat meningkatkan efisiensi regulasi dan mempercepat proses investasi," ujarnya.

Selain itu, dikatakan Denny, Jokowi juga mendorong  investasi asing dengan membuka sektor-sektor strategis yang sebelumnya tertutup atau terbatas bagi investor asing, seperti sektor infrastruktur dan teknologi. 

Baca Juga: Shin Tae-yong Panggil 27 Pemain untuk Hadapi Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ada Mees Hilgers

Menurutnya kebijakan ini berhasil meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia, memperkuat infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Meski ada peningkatan yang signifikan, terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan ekonomi Jokowi yang tercermin dalam Indeks Kebebasan Ekonomi. 

"Salah satunya adalah birokrasi yang masih lambat dan kompleks juga menjadi tantangan bagi pelaku bisnis, terutama di tingkat lokal," ungkapnya.

Baca Juga: Surplus Perdagangan Sulsel Mencapai 636 Juta Dolar AS pada Januari-Agustus 2024

Meskipun OSS telah membantu menyederhanakan proses perizinan, beberapa regulasi di tingkat daerah masih menjadi hambatan bagi investasi dan pertumbuhan usaha, yang pada akhirnya mempengaruhi skor kebebasan ekonomi.

"Berdasarkan analisis Indeks Kebebasan Ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, dapat disimpulkan bahwa Jokowi berhasil meningkatkan kebebasan ekonomi di Indonesia," ujar Denny menyimpulkan.***