BISNISABC.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan strategi yang disiapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

"Kita akan menjaga daya beli masyarakat melalui beberapa program bantuan ekonomi," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Salah satu langkah yang diambil adalah melalui program perlindungan sosial (perlinsos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca Juga: Amanda Rawles Sukses Perankan Laura Anna dengan Akting Memukau, Kini Filmnya Jadi Sorotan!

Pemerintah juga memperkuat bantuan sosial (bansos) pangan, dengan menyatakan bahwa bantuan beras, daging ayam, dan telur akan diberikan kembali pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember.

Upaya terbaru mencakup revisi manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), karena jumlah peserta yang terdaftar dan mengakses JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan masih rendah.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengevaluasi langkah-langkah perbaikan agar manfaat JKP dapat terserap dengan baik.

Baca Juga: AS Roma Comeback Kalahkan Venezia 2-1 di Stadion Olimpico

Pemerintah berencana untuk menyesuaikan manfaat JKP dengan merujuk pada program Kartu Prakerja, yang memberikan insentif pelatihan kerja.

Peserta Prakerja menerima beasiswa pelatihan senilai Rp3,5 juta, sementara nilai manfaat pelatihan yang diterima oleh peserta JKP masih jauh di bawah angka tersebut.

Menko Airlangga yakin bahwa perbaikan JKP dapat berfungsi sebagai bantalan yang kuat untuk mendukung masyarakat, terutama kelas menengah.

Baca Juga: Samsung Galaxy S24 FE: Inovasi AI untuk Konten Kreatif dan Komunikasi Sehari-hari

Terkait kelas menengah, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan lain, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah dan kendaraan listrik, mengingat bahwa properti dan otomotif adalah produk pembelian utama bagi masyarakat kelas menengah.

Selain insentif tersebut, pemerintah juga memberikan subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja, serta insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi masyarakat kelas menengah.

Pemerintah juga berusaha mendorong UMKM sebagai bagian dari kelas menengah melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga yang rendah.***