BISNISABC.COM - Nyoto Suwignyo, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional atau Bapanas, mengungkapkan bahwa pemantauan harga, stok, dan keamanan pangan dilakukan secara intensif di berbagai daerah bersama dengan berbagai pihak untuk mengendalikan inflasi.

"Bapanas bersama dengan pemerintah daerah, Satgas Pangan, Perum Bulog, dan pemangku kepentingan lainnya secara rutin meningkatkan pemantauan pasokan, harga, serta keamanan pangan di seluruh wilayah," ujar Nyoto dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah yang diselenggarakan bersama Kemendagri di Jakarta pada hari Senin.

Nyoto menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas pangan, melalui kerja sama yang erat antara semua pihak terkait.

Baca Juga: Podcast Meghan Markle Tidak Akan Dilanjutkan karena Kesepakatannya dengan Spotify Berakhir

Sejak Juli 2024, Bapanas bersama pemerintah daerah melalui Dinas Pangan telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memonitor pasokan, harga, dan keamanan pangan segar di berbagai pasar.

"Kami mendorong agar kegiatan ini terus dilakukan secara berkelanjutan di seluruh daerah. Kami berharap kepala daerah dapat memberikan dukungan sehingga ini dapat menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi pangan secara kolektif," lanjut Nyoto.

Ia menambahkan bahwa pemantauan ini digunakan untuk evaluasi bersama mengenai stabilitas pangan sehingga intervensi pengendalian inflasi pangan dapat berjalan efektif.

Baca Juga: Bantal Kereta Cepat Whoosh Hilang, KCIC Imbau Penumpang Agar Tak Merusak Fasilitas

Berbagai upaya stabilisasi, seperti penyaluran bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), terus dilakukan.

Bapanas mencatat bahwa per 9 Agustus 2024, penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tahap pertama telah mencapai 658.052 ton atau 99,69 persen, sementara tahap kedua mencapai 652.188 ton atau 98,95 persen.

"Untuk tahap ketiga, yang mencakup Agustus, Oktober, dan Desember, distribusi telah dimulai di beberapa daerah setelah verifikasi dan validasi data penerima manfaat selesai," tambah Nyoto.

Baca Juga: Menparekraf Sebut Penutupan TNK Secara Berkala Demi Dukung Kelestarian Lingkungan

GPM terus dilakukan di berbagai daerah dengan menggunakan dana APBN, APBD, atau secara mandiri. "Selama tahun 2024, GPM telah dilaksanakan sebanyak 6.292 kali di 37 provinsi dan 450 kabupaten/kota," kata Nyoto.