The Heritage Foundation menggunakan metodologi yang transparan dan konsisten untuk mengukur empat pilar utama kebebasan ekonomi, yaitu Rule of Law (hukum dan hak properti), Government Size (pengeluaran pemerintah, perpajakan), Regulatory Efficiency (efisiensi regulasi), dan Open Markets (pasar terbuka). 

"Kredibilitas The Heritage Foundation sebagai lembaga pengukur diperkuat oleh pengakuan luas dari para ekonom dan analis di seluruh dunia," ucapnya.

Analisis Indeks Kebebasan Ekonomi Era Jokowi

Baca Juga: Netanyahu Janjikan Tarik Pasukan Israel dari Koridor Philadelphi sebagai Bagian dari Negosiasi dengan AS

LSI Denny JA mencatat, pada awal masa jabatan Jokowi pada tahun 2014, Indonesia memiliki skor Indeks Kebebasan Ekonomi sebesar 58,5 dan berada di peringkat 100 di dunia. 

Sepuluh tahun kemudian, pada 2023, skor ini meningkat menjadi 63,5 dan peringkat Indonesia naik signifikan ke posisi 53.

"Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Jokowi dalam meningkatkan kebebasan ekonomi melalui reformasi di berbagai sektor," kata Denny Januar Ali.

Baca Juga: 5 Daftar HP Oppo yang Bakal Populer di Tahun 2025, Jadi Pilihan Terbaik Bagi Anak Muda!

Dia mengatakan, salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan ini adalah serangkaian reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. 

Jokowi berfokus pada penyederhanaan regulasi dan mempermudah perizinan usaha melalui berbagai program seperti Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan pelaku bisnis mengurus perizinan secara daring. 

"Langkah ini sangat meningkatkan efisiensi regulasi dan mempercepat proses investasi," ujarnya.

Baca Juga: Jasa Marga Catat 405.009 Kendaraan Meninggalkan Jabotabek Selama Libur Maulid Nabi

Selain itu, dikatakan Denny, Jokowi juga mendorong  investasi asing dengan membuka sektor-sektor strategis yang sebelumnya tertutup atau terbatas bagi investor asing, seperti sektor infrastruktur dan teknologi.