BISNISABC.COM - Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, mengungkapkan bahwa produksi jagung di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berperan sebagai pilar ekonomi utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

"Petani dapat memanen hingga 13 ton dari satu hektare lahan jagung. Jika jagung tersebut diolah menjadi pipilan kering, hasilnya bisa mencapai 11 ton per hektare," ujarnya di Ngawi, pada hari Rabu.

Dia menjelaskan, menurut data dari dinas pertanian setempat, produktivitas rata-rata jagung berkisar antara 8-14 ton per hektare.

Baca Juga: Harga Rerefensi CPO Turun Jadi US$ 723/MT

Dengan harga jual sekitar Rp3.000 hingga Rp3.500 per kilogram, total pendapatan bisa mencapai Rp35 juta per hektare.

Setelah dikurangi biaya upah kerja, pupuk, dan benih, petani diperkirakan masih bisa meraih keuntungan yang cukup signifikan.

Keuntungan ini bisa bertambah jika harga jagung meningkat sesuai dengan permintaan pasar.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Aplikasi Edit Foto Terbaik untuk Android 2024, Ada PicsArt hingga ToonMe

Pemkab Ngawi terus mendorong para petani, khususnya di area tepian hutan, untuk menanam jagung dengan memanfaatkan lahan di bawah tegakan hutan melalui kerja sama dengan Perum Perhutani.

Dari Januari hingga Agustus 2024, Ngawi telah menghasilkan 229.146 ton jagung dari lahan seluas 34.652 hektare, yang terdiri dari 5.103 hektare lahan sawah dan 29.549 hektare lahan di bawah tegakan hutan.

Ony menambahkan, dalam dua tahun terakhir, Pemkab Ngawi aktif mendorong petani di tepian hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk menanam jagung, sesuai dengan arahan Kementerian Pertanian, guna mendukung ketahanan pangan selain padi, yang menjadi komoditas utama di Ngawi.

Baca Juga: Timnas Indonesia U-20 Kalah 0-3 dari Korea Selatan di Seoul Earth on Us Cup 2024

Pemkab Ngawi juga memfasilitasi kerjasama antara petani tepian hutan dan Perhutani KPH Ngawi melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan LMDH.

Dari 85 desa tepian hutan yang ada di Ngawi, sebanyak 60 desa di antaranya telah bergabung dengan LMDH dan Perhutani.

Upaya ini akan terus diperluas, mengingat pentingnya integrasi aspek pengelolaan hutan dalam hal ekologi, ekonomi, dan sosial.***