BISNISABC.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa saat ini sebanyak 117 juta bidang tanah telah terdaftar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dari total target 120 juta bidang tanah yang ditetapkan hingga akhir tahun 2024.

"Pada hari ini, sekitar 117 juta bidang tanah sudah terdaftar dalam program PTSL secara nasional. Target kami adalah menyelesaikan pendaftaran hingga mencapai 120 juta bidang tanah sebelum akhir tahun 2024," ujarnya saat menghadiri acara Fun Run Kapti-Agraria di Yogyakarta pada hari Minggu.

Meskipun hanya tersisa tiga bulan di tahun ini, Menteri ATR optimis bahwa target tersebut bisa tercapai. Ia mengakui bahwa proses pendaftaran tanah memerlukan verifikasi yang teliti untuk menghindari masalah dan memastikan akurasi.

Baca Juga: Pemkot Mojokerto Beri Pelatihan Manajemen Pengelolaan Bisnis Bagi Pelaku Usaha

Menteri ATR menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program PTSL, karena kepemilikan sertifikat tanah memberikan kepastian hukum atas hak tanah mereka. Ia berharap masyarakat terus mendukung dan aktif dalam pendaftaran tanah untuk mencapai target sertifikasi dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

"Insya Allah, kami akan terus berupaya mencapai target. Proses pendaftaran tanah memang tidak selalu mudah dan memerlukan keyakinan, namun yang terpenting adalah masyarakat sadar akan pentingnya sertifikat tanah untuk mendapatkan kepastian hukum," tambah Menteri ATR.

Menteri ATR juga berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi tanah dan menindak mafia tanah hingga akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian ATR/BPN berencana memperluas jangkauan program PTSL, dengan target sertifikasi lengkap di 104 kota/kabupaten di Indonesia pada tahun 2024, termasuk yang dapat dilayani secara elektronik.

Baca Juga: Timnas Voli Putri Indonesia Telan Kekalahan Keenam di SEA V League 2024

Menurut AHY, program PTSL sangat penting untuk memberikan keadilan kepada masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang stabil dan terpercaya, khususnya terkait hak tanah dan tata ruang. Program PTSL, yang dimulai sejak 2017, bertujuan mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran tanah, meningkatkan kepastian hukum, dan mencegah sengketa tanah di masa depan.

AHY juga berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus mafia tanah dan menjalankan target yang diberikan oleh Presiden Jokowi, termasuk merevisi peraturan pemerintah mengenai hak guna usaha (HGU) untuk perdagangan karbon.***