Dia menyebutkan bahwa dalam piramida jenis usaha, saat ini masih banyak usaha mikro kecil, sedangkan usaha menengah besar dan konglomerat sangat sedikit jumlahnya. Meski begitu, Anggawira tidak merinci jumlah pelaku usaha tersebut.

"Yang menjadi PR bagaimana pembiayaan di pengusaha kecil dan menengah, yang kira-kira mereka butuh Rp5 miliar sampai Rp100 miliar. Itu kan belum ada skema yang khusus, kalau bisa memang harus ada subsidi bunga di industri yang seperti itu, sehingga mereka bisa kompetitif," katanya.

Selain pentingnya pengembangan UMKM, Hipmi juga menekankan perlunya ada pembenahan di sektor industri. Hal itu demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Podcast Meghan Markle Tidak Akan Dilanjutkan karena Kesepakatannya dengan Spotify Berakhir

"Memproduksi juga kan perlu kompetitif, maksudnya bukan hanya ditopang oleh alat alat produksi tetapi juga bahan baku. Nah, banyak juga bahan baku di kita ini yang masih impor. Salah satu yang membuat daya saing kita turun, kenapa industri tekstil kita tidak kompetitif karena salah satunya bahan baku kita itu diimpor," kata dia.

Oleh karena itu, dia berharap kabinet pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, khususnya di bidang UMKM, diisi oleh orang-orang yang lebih memahami hal tersebut.

Beberapa sektor industri seperti alas kaki dan garmen mengalami penurunan signifikan.

Baca Juga: Pastikan Sesuai Aturan, Pupuk Indonesia Cek Distribusi Pupuk Bersubsidi di Karawang

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, Anggawira mengusulkan agar subsektor industri itu harus diperbaiki secara mendalam, jika tidak, maka Indonesia akan terjebak dalam middle income trap yang akan terus berlanjut.

"Ini yang menurut saya menjadi PR (pekerjaan rumah) utama pemerintahan ke depan, apalagi kita sekarang sedang punya tenaga produktif yang luar biasa, tapi kalau lapangan pekerjaan juga enggak ada ini akan menjadi malapetaka juga," kata Anggawira.***