BISNISABC.COM - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, mengusulkan agar pemerintah pusat mengenakan pajak ekspor untuk kelapa bulat sebesar Rp2.000 per butir.

Usulan ini bertujuan untuk mengatur ekspor dan memastikan pasokan kelapa untuk kebutuhan dalam negeri tetap terjaga.

Saat ditemui di Tanjungpinang, Wahyu Wahyudin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, menjelaskan bahwa saat ini ekspor kelapa bulat belum dikenakan pajak ekspor.

Baca Juga: Perbedaan Vasektomi dan Kebiri: Prosedur dan Dampaknya pada Kesehatan Pria

Menurutnya, semakin tingginya permintaan kelapa di pasar internasional menyebabkan kelangkaan pasokan untuk kebutuhan domestik, khususnya di Kepri.

Ia menjelaskan, pengurangan pasokan kelapa untuk konsumsi dan industri lokal telah menyebabkan harga produk olahan kelapa, seperti santan, melonjak tajam.

Harga santan yang sebelumnya sekitar Rp20 ribu per kilogram, kini telah naik menjadi Rp30 ribu per kilogram.

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Penumpang Natal dan Tahun Baru, KCIC Siapkan Layanan Ekstra dan Fasilitas Tambahan

Untuk itu, Wahyu menekankan pentingnya kebijakan pemerintah guna memastikan ketersediaan kelapa dalam negeri.

Ia berharap dengan adanya kebijakan pengaturan ekspor, kebutuhan kelapa untuk konsumsi lokal dan industri tidak terganggu oleh tingginya volume ekspor.

Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Wahyu mengungkapkan bahwa pelaku industri kelapa di Pulau Bintan dan Batam kesulitan mendapatkan pasokan kelapa, meskipun permintaan ekspor terus meningkat. Masyarakat pun mulai mengeluhkan kenaikan harga santan yang sangat dibutuhkan sehari-hari.

Baca Juga: Petani Kopi Temanggung Raih Keuntungan Berlipat Berkat Harga Tinggi dan Hasil Panen Melimpah

Menurut Wahyu, rata-rata kebutuhan kelapa untuk konsumsi dan industri di Kepri mencapai 250 ribu butir per hari.