BISNISABC.COM - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa penerapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025, yang hanya berlaku untuk barang-barang mewah, akan memberikan dampak yang lebih positif bagi perekonomian.

Meskipun harga barang sudah naik akibat terlambatnya penerbitan aturan teknis dari Menteri Keuangan, Bhima berpendapat bahwa kebijakan ini tetap memiliki dampak baik.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah akhirnya harus mempertimbangkan daya beli masyarakat menengah ke bawah dan sektor UMKM, dan sebaiknya mulai merencanakan penurunan tarif PPN menjadi 8 persen setelah pembatalan PPN 12 persen untuk barang dan jasa umum.

Baca Juga: Perbedaan Vasektomi dan Kebiri: Prosedur dan Dampaknya pada Kesehatan Pria

Bhima juga menyarankan pemerintah untuk mencari alternatif lain untuk menggantikan penerimaan PPN yang dibatalkan, seperti penerapan pajak kekayaan terhadap orang kaya dengan tarif 2 persen, pajak karbon, serta pajak produksi batu bara yang lebih tinggi.

Selain itu, Bhima mendorong pemerintah untuk menutup kebocoran pajak di sektor sawit dan tambang, serta mengevaluasi insentif pajak yang tidak tepat sasaran.

Pemerintah telah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah seperti rumah, pesawat pribadi, dan kendaraan bermotor mewah, sementara barang-barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN.***