BISNISABC.COM - Akademisi Universitas Djuanda, Bogor, Dr. A. Saepudin Muhtar, M. Sos, atau yang akrab disapa Gus Udin, menilai bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan efektif jika diiringi dengan langkah nyata untuk menutup kebocoran pajak.

“Selain kenaikan PPN, hal yang tak kalah penting adalah pembenahan sistem untuk mencegah kebocoran anggaran dari sisi pendapatan,” ujar Gus Udin di Cibinong, Senin 24 Desember 2024.

Ia mencontohkan kebocoran yang sering terjadi di sektor pariwisata, seperti restoran, yang belum memiliki sistem pencatatan dan pelaporan pendapatan secara cepat dan akurat.

Baca Juga: Perbedaan Vasektomi dan Kebiri: Prosedur dan Dampaknya pada Kesehatan Pria

"Ketika seseorang makan di restoran, pajaknya harus dipastikan benar-benar sampai ke pemerintah," jelasnya.

Gus Udin menekankan bahwa jika kebocoran pajak ini dapat diatasi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka hal tersebut akan secara signifikan menopang pendapatan negara.

Sementara itu, pemerintah telah menetapkan barang dan jasa dalam kategori premium sebagai sasaran kenaikan tarif PPN sebesar 12 persen.

Baca Juga: Zulkifli Hasan Sebut Indonesia Berkomitmen Hentikan Impor Beras, Jagung, Gula, dan Garam

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kategori premium tersebut mencakup bahan makanan seperti beras dan daging premium, jasa pendidikan dengan biaya tinggi, jasa kesehatan medis eksklusif, serta listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500-6.600 VA.

Penerapan PPN ini, menurut Menkeu, adalah bentuk keadilan dalam instrumen fiskal.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang mencakup rumah tangga, UMKM, industri padat karya, mobil listrik, dan sektor properti untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.***