BISNISABC.COM - Subsidi energi merupakan salah satu instrumen utama pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari tekanan ekonomi.

Namun, realitas menunjukkan bahwa sasaran tersebut belum sepenuhnya tercapai. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa 20–30 persen subsidi energi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak tergolong miskin.

Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

Baca Juga: Diskusi Kreator Era AI, Wijaya Kusumah Sebut Kecerdasan Buatan Dapat Mendukung Siswa Belajar

Pada 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp435 triliun untuk subsidi energi, mencakup BBM, LPG, dan listrik.

Namun, laporan PT Pertamina, PT PLN, dan BPH Migas mengindikasikan bahwa sebagian besar subsidi justru dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas, sehingga diperlukan mekanisme penyaluran yang lebih adil.

Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah mengalihkan subsidi produk menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dinilai lebih efektif dalam menjangkau kelompok sasaran.

Baca Juga: Perbedaan Vasektomi dan Kebiri: Prosedur dan Dampaknya pada Kesehatan Pria

Meski demikian, implementasi BLT menghadapi tantangan berupa akurasi data penerima manfaat.

Pemerintah masih mengandalkan berbagai basis data seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE, yang sering kali menyebabkan tumpang tindih.

Untuk mengatasi ini, Presiden Prabowo Subianto menugaskan BPS sebagai koordinator penyelarasan data, guna menciptakan satu basis data tunggal yang akurat dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak.

Baca Juga: Oppo Find X8 dan Find X8 Pro Resmi Hadir di Indonesia, Usung Chipset Tangguh dan Kamera Hasselblad

Reformasi subsidi energi juga memerlukan sistem pembaruan data berbasis teknologi yang responsif.