BISNISABC.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah memperingatkan pemerintah daerah mengenai kegiatan pertambangan batuan dan pasir yang masif di Kota Palu dan Kabupaten Donggala.

Koordinator Jatam Sulteng, Taufik, di Palu pada hari Minggu mengatakan, "Banjir yang terus-menerus terjadi harus dijadikan peringatan bahwa kapasitas dan dukungan lingkungan di sepanjang pesisir Palu-Donggala sudah tidak memadai untuk melanjutkan izin pertambangan."

Pada hari Minggu, 1 September, banjir melanda Kelurahan Watusampu di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, menyebabkan ruas jalan Palu-Donggala terputus, dengan kendaraan mengantre hingga lima kilometer dan masuk ke pemukiman warga. Banjir serupa juga terjadi pada bulan Agustus 2024 di Kelurahan Buluri, Ulujadi, Kota Palu.

Baca Juga: OJK: Banyak Crazy Rich Bikin Banyak yang Ketipu!

Taufik menambahkan bahwa selain curah hujan yang tinggi, banjir bercampur lumpur kemungkinan besar disebabkan oleh aktivitas pertambangan batuan dan pasir yang intensif di sepanjang pesisir Palu-Donggala.

Dia meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, dan Kabupaten Donggala untuk mengevaluasi semua izin pertambangan yang ada saat ini. "Selain evaluasi, harus dilakukan audit lingkungan untuk menilai kapasitas dan dukungan lingkungan di sepanjang pesisir Palu-Donggala," tegasnya.

Senada dengan itu, Aktivis Walhi Sulteng, Yusman, mengatakan bahwa banjir di Kelurahan Watusampu disebabkan oleh tingginya aktivitas tambang galian batu dan pasir. Ia juga mempertanyakan perkembangan dari pertemuan antara Wali Kota Palu dan pengusaha tambang pada Juli 2024.

Baca Juga: Selama Paruh Pertama 2024, KAI Commuter Layani 156,8 Juta Penumpang 

"Seolah-olah tambang-tambang ini kebal hukum. Padahal lokasinya sangat dekat dengan kantor Pemerintah Kota Palu, DLH Sulteng, dan Gubernur. Ada apa ini? Masyarakat setiap hari mengeluhkan debu dan banjir," ujarnya.***