BISNISABC.COM - Gunawan Benjamin, seorang ekonom dari Universitas Islam Sumatera Utara, menyatakan bahwa penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut akan mendorong peningkatan pembayaran digital.

Gunawan menyebutkan, pemerintah berusaha mendorong masyarakat, terutama pelaku UMKM, untuk lebih mengutamakan pembayaran QRIS, meskipun transaksi tunai tetap akan dilayani.

Ia menambahkan bahwa ke depannya, transaksi jual beli sebaiknya dilakukan secara non-tunai atau QRIS, mengingat banyaknya keuntungan yang ditawarkan oleh pembayaran digital.

Baca Juga: Permintaan material konstruksi menurun pada semester I-2023, hal ini berdampak pada kegiatan CSAP  

Menurutnya, keputusan pemerintah mengarahkan para pelaku UMKM yang terlibat dalam PON untuk menyediakan layanan transaksi digital adalah langkah yang tepat.

"Yang perlu dilakukan sekarang adalah memastikan pelaku UMKM dibekali dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS," tambahnya.

Gunawan juga menekankan pentingnya memberikan pelatihan tentang QRIS kepada pelaku usaha yang belum familiar dengan sistem ini, terutama mengingat masih ada waktu sebelum PON dimulai.

Baca Juga: Erick Thohir: Akhlak BUMN Bukan Berarti Tak Ada yang Korupsi

"Saya yakin pelaku UMKM tidak akan kesulitan beradaptasi dengan sistem transaksi digital, asalkan mereka diberikan arahan, pendampingan, dan fasilitas yang memadai. Momen PON ini adalah kesempatan yang sangat efektif untuk mendorong masyarakat beralih ke pembayaran digital," ujarnya.

Gunawan menyimpulkan bahwa dengan penggunaan transaksi digital, UMKM akan menjadi lebih bankable dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga dapat memanfaatkan layanan keuangan dari perbankan, seperti pinjaman atau tabungan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) Sumut, Naslindo Sirait, menyatakan bahwa semua UMKM yang terlibat dalam PON harus menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran, meskipun pembayaran konvensional masih diperbolehkan.

Baca Juga: 9.912 Narapidana di Riau Terima Remisi HUT RI,Pj Gubernur: Motivasi untuk Selalu Berperilaku Baik

Naslindo menjelaskan bahwa 300 UMKM yang saat ini sedang dalam proses kurasi untuk berpartisipasi dalam acara nasional tersebut akan didorong untuk menggunakan pembayaran digital.

Jika ada pelaku UMKM yang belum menggunakan QRIS, pihaknya akan menyediakan fasilitas untuk membantu mereka mendaftar ke sistem pembayaran digital tersebut.

"Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan penggunaan QRIS yang saat ini masih berada di angka 40 persen dari 1,1 juta pelaku usaha yang terdata," kata Naslindo.

Baca Juga: Istri Pratama Arhan Laporkan Penyebar Hoaks ke Bareskrim Polri

Ia menargetkan bahwa pada akhir 2024, 60-70 persen UMKM sudah menggunakan QRIS, dengan harapan angka tersebut meningkat menjadi 80 persen pada 2025.

"Karena di daerah masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum menggunakan QRIS," tambahnya.***