BISNISABC.COM - Iran menyatakan keinginannya untuk menghindari dampak negatif terhadap perundingan gencatan senjata di Gaza.

Dampak tersebut dapat timbul dari tindakan balasan yang direncanakan terhadap Israel atas pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, bulan lalu.

Misi permanen Iran di PBB menegaskan pada hari Sabtu bahwa mencapai gencatan senjata permanen di Gaza tetap menjadi prioritas utama mereka, ketika ditanya mengenai apakah Teheran akan menunda rencana balas dendamnya demi kelangsungan perundingan gencatan senjata.

Baca Juga: Podcast Meghan Markle Tidak Akan Dilanjutkan karena Kesepakatannya dengan Spotify Berakhir

Dalam pernyataannya, Iran mengecam pembunuhan Haniyeh di Teheran sebagai "pelanggaran terhadap keamanan dan kedaulatan nasional Iran." Meskipun demikian, Iran akan menghormati setiap kesepakatan yang disetujui oleh Hamas.

Iran menekankan haknya untuk membela diri, namun juga berharap bahwa respons mereka tidak akan mengganggu upaya gencatan senjata yang sedang berlangsung.

Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan pasca pembunuhan Haniyeh pada 31 Juli, serta serangan Israel sebelumnya di Beirut yang menewaskan Fouad Shukr, seorang komandan senior kelompok Hizbullah Lebanon.

Baca Juga: Kementerian PUPR Siapkan Anggaran Kompensasi Warga Terdampak Pembangunan IKN

Pada hari Kamis, para pemimpin dari Mesir, Qatar, dan AS menyerukan dimulainya kembali perundingan gencatan senjata dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu atau Kamis minggu depan di Doha atau Kairo.

Serangan Israel di Jalur Gaza telah menyebabkan hampir 39.700 orang tewas sejak Oktober lalu, setelah serangan lintas perbatasan oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas.

Lebih dari 10 bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza mengalami kehancuran di tengah blokade yang menghentikan suplai makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Baca Juga: Kuartal II-2024: BPS Catat Perekonomian Jatim Tumbuh 4,98 Persen

Israel kini dihadapkan dengan tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang telah memerintahkannya untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum diserang pada 6 Mei.***