BISNISABC.COM - Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyatakan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) cukup efektif untuk mengendalikan inflasi pangan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan program Gerakan Pangan Murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan.

Menurut Kepala Bapanas, hal ini sama seperti yang sering disampaikan oleh Presiden RI, Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa pangan selalu tersedia, merata di setiap wilayah, dan dengan harga yang terjangkau.

Baca Juga: Metland (MTLA) Raih Pendapatan Rp613 Miliar, Proyek Residensial Jadi Penopang

"Melalui kegiatan GPM, para petani dan peternak memiliki pembeli tetap," kata Arief, seperti dikutip dari Antara.

Di sisi konsumen, lanjutnya, masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, sehingga ekonomi bergerak dan petani, peternak, pedagang, serta konsumen memperoleh harga yang wajar.

Badan Pangan Nasional mengajak semua pemangku kepentingan pangan, baik pusat maupun daerah, untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan sesuai arahan Presiden RI, agar harga yang wajar tercipta di setiap tahap rantai pasokan.

Baca Juga: Mitsubishi Fuso Gelar Kumpul Komunitas Canter di Gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024

"GPM juga berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Kami menjaga inflasi volatile food agar tidak lebih dari target 2,5 persen plus minus 1 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, jika inflasi volatile food bisa di bawah 5 persen, itu akan sangat baik," kata Arief.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Juli 2024 mencapai 2,13 persen (year on year/yoy), turun dari 2,51 persen pada Juni 2024. Inflasi volatile food pada Juli 2024 tercatat 3,6 persen, turun dari 5,9 persen pada bulan sebelumnya.

Beras menjadi salah satu penyumbang utama inflasi (yoy) dengan kontribusi sebesar 0,47 persen. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengukur kesejahteraan petani, tetap di atas 100. Pada Juni, NTP berada di angka 119,61 dan NTP Tanaman Pangan pada Juli 2024 meningkat menjadi 108,32 dibandingkan 106,20 pada Juni 2024.

Baca Juga: Dukung Para Ibu Menyusui, KAI Daop 6 Yogyakarta Sediakan Ruang Laktasi di 8 Stasiun

"Presiden RI dan Menteri Keuangan selalu menyampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Kementerian Pertanian bertugas dalam produksi pangan dan Badan Pangan Nasional di sektor pascapanen," kata Arief.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan dinas pangan di provinsi dan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, asosiasi/pelaku usaha pangan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan GPM.

Sumber pasokan pangan untuk GPM melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, kelompok tani, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum Bulog dan ID FOOD), BUMD pangan, dan pelaku usaha pangan lainnya.

Baca Juga: Indeks Harga Konsumen Capai 108,08, BPS Sebut Papua Barat Inflasi 2,83 Persen

Hingga 2 Agustus 2024, telah dilaksanakan sebanyak 6.116 GPM di 37 provinsi dan 477 kabupaten/kota, baik dengan dukungan APBN, APBD, maupun mandiri.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan dan peran aktif pemerintah daerah, pelaku usaha pangan, dan pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Termasuk dalam rangka menyambut HUT ke-79 RI dan HUT TVRI, juga digelar GPM serentak di 16 stasiun TVRI di daerah dan pusat," kata Arief.***