Pertama, program konversi minyak tanah ke gas sekarang hanya bisa dilakukan secara mandiri. Kalau pada awal penerapan gas sebagai bahan bakar rumahan, pemerintah memberikan bantuan tabung gratis agar masyarakat mau menggunakan gas, sebab kala itu masyarakat yang terbiasa menggunakan minyak tanah sulit untuk mengubah kebiasaan.

Sementara sekarang program bantuan tabung gratis tersebut sudah tidak ada dan konversi hanya bisa dilakukan secara mandiri, yakni masyarakat membeli tabung secara mandiri.

Kedua, sebelum konversi mandiri bisa dilaksanakan pemerintah daerah harus menggelar sosialisasi kepada masyarakat atau pihak terkait bahwa seiring dengan konversi ini maka pasokan minyak tanah secara bertahap dikurangi sampai dihentikan atau ditiadakan.

Baca Juga: Guna Cegah Inflasi, Pemprov Maluku Gencarkan Pasar Murah 

"Ternyata masih ada yang menggunakan minyak tanah, tapi segelintir. Secara umum minyak tanah sudah sulit ditemukan di masyarakat, kebanyakan sudah beralih ke gas," bebernya.

Sosialisasi ini pun menjadi salah satu tahapan dalam mewujudkan konversi minyak tanah ke elpiji tiga kilogram secara mandiri di enam kecamatan yang tersisa. Agar masyarakat tidak kaget, ketika kuota minyak tanah dihentikan.

Sosialisasi ini juga akan dilaporkan ke Dirjen Migas dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang berwenang dalam mengatur distribusi minyak tanah.

Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Jumat Sore Ditutup Menguat di Tengah Turunnya Imbal Hasil Obligasi AS

"Harapan kami, konversi mandiri ini bisa secepatnya terealisasi, paling lambat tahun depan sudah jalan," demikian Alang.

Tak jauh berbeda disampaikan Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kotim Rody Kamislam, upaya konversi minyak tanah ke gas sudah dilakukan Pemkab Kotim sejak 2021 karena mayoritas masyarakat sudah tidak menggunakan minyak tanah dan beralih ke gas sebagai bahan bakar.

Ia juga menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah daerah sedang berupaya memenuhi setiap persyaratan agar konversi di enam kecamatan yang meliput 80 desa bisa terlaksana. Sebab, dahulu konversi ini sebenarnya ada subsidinya.

Baca Juga: Pemprov Kalsel Sebut BTC 2024 Bisa untuk Promosikan Wisata Alam dan Budaya

"Namun karena keterbatasan dana, maka Kementerian ESDM mengarahkan kami melaksanakan konversi mandiri. Artinya masyarakat harus punya tabung sendiri lalu nanti tinggal ditukar dengan tabung isi ulang," bebernya.