BISNISABC.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, telah bekerja sama dengan produsen untuk menjaga harga agar 

Produsen yang diajak kerja sama Pemkot Bogor telah memproduksi bahan pokok yang dibutuhkan pasar.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor Hanafi mengatakan pihaknya melakukan langkah ini mengingat Bogor merupakan daerah konsumen.

Baca Juga: 3 Peluang Ide Bisnis Paling Menjanjikan di Tahun 2024, Cocok Buat Pemula

Dengan melakukan kerja sama itu, kata Hanafi, maka daya beli masyarakat tetap terjaga. 

Sebagai contoh, pada komoditi bawang dan cabai yang harganya cenderung fluktuatif.

“Kalau kita kurang cabai, kurang bawang, kerja sama dengan daerah produsen atau beberapa pengusaha, petani cabai dan bawang yang sudah kerja sama dengan Kementan (Kementerian Pertanian),” kata Hanafi di Kota Bogor, Senin.

Baca Juga: Jelang Festival Beautiful Malino, Pemkab Gowa: Momen Dongkrak Kunjungan Turis

Pengusaha atau petani itu, kata Hanafi, sudah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk memproduksi bawang dan cabai dalam jumlah yang ditentukan. 

Lalu diberi bantuan sehingga memenuhi kebutuhan kuota yang diberikan kementerian.

Setelah itu, lanjut dia, pengusaha itu dipertemukan dengan offtaker atau pemasok bahan pokok yang membantu Pemkot Bogor dalam pengendalian inflasi.

Baca Juga: Peringati HUT ke 240, Pemko Pekanbaru Beri Layanan Gratis Bus Trans Metro

“Sebenarnya sudah berjalan lama B2B (business to business). Kita pertemukan champion dan offtaker. Jadi walaupun bisnis, tidak boleh melebihi harga pasar,” jelasnya.

Sementara itu, Hanafi mengatakan, Pemkot Bogor meminta izin ke Kementan agar pengusaha di daerah produsen ini memenuhi kuota yang dibutuhkan.

“Itu kami kerja sama minta izin sama Kementan, untuk meminta kuota mereka di pasokan ke Kota Bogor,” ujarnya.

Baca Juga: Tinjau Progres Desa Korporasi Sapi di Solok Selatan, Pemprov Sumbar: Ada Penyakit Mulut dan Kuku

Selain bawang dan cabai, lanjut Hanafi, kerja sama dengan daerah produsen juga bisa dilakukan untuk komoditi beras.

Nantinya, pengusaha beras di daerah produsen akan dipertemukan dengan offtaker dan diikat dengan MoU.

“Yang kami jaga kan kestabilan harganya, karena kami daerah konsumen kami kerja sama dengan daerah produsen. Sehingga masyarakat daya belinya mampu,” jelasnya.***