BISNISABC.COM - LSI Denny JA menyebutkan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan alasan efisiensi biaya justru menimbulkan reaksi negatif dari publik.

Dari 1.898 percakapan yang dianalisis LSI Denny JA, sebanyak 76,3 persen menunjukkan penolakan terhadap wacana tersebut.

Kekhawatiran utama publik adalah hilangnya transparansi dan meningkatnya politik transaksional di DPRD.

Baca Juga: Kementerian Keuangan Tegaskan PPN Transaksi QRIS Ditanggung Pedagang, Bukan Konsumen

Sebaliknya, hanya 23,7 persen dari percakapan yang mendukung ide ini, dengan alasan utama efisiensi biaya.

Namun, bagi mayoritas publik, demokrasi bukan sekadar soal efisiensi melainkan investasi dalam legitimasi, keterwakilan, dan kepercayaan rakyat.

Solusi untuk perbaikan pilkada, menurut pandangan publik, adalah tetap mempertahankan pemilihan langsung oleh rakyat.

Baca Juga: Oppo Reno13 Series Segera Rilis: Inovasi Desain dan Teknologi Terbaru di Awal 2025

Setiap partai politik juga harus diberi kesempatan untuk mencalonkan kepala daerah tanpa ambang batas.

Model ini akan membuat sistem pilkada sejalan dengan sistem pilpres yang baru, sebagaimana diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2024.

Baik di tingkat nasional maupun lokal, sistem ini memberikan ruang lebih besar bagi rakyat untuk menjadi aktor utama dalam demokrasi.

Baca Juga: Nonton Scandal Season 3 Eps 1 dan 2: Kisah Menegangkan Polisi Wanita dalam Misi Rahasia

Menghapus ambang batas pencalonan kepala daerah memungkinkan setiap partai politik mencalonkan kandidatnya, menciptakan efisiensi signifikan dalam proses politik dan menekan praktik "mahar politik."