BISNISABC.COM - Sebanyak 68,19 persen percakapan di media sosial dan platform digital memberikan sentimen positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2024, yang membolehkan setiap partai politik mengajukan calon presiden. Keputusan ini dianggap sebagai langkah berani menuju demokrasi yang lebih inklusif.

Penyesuaian aturan pilkada juga diusulkan agar selaras dengan perubahan dalam pemilihan presiden.

Pilkada diharapkan tetap dipilih langsung oleh rakyat, dengan semua partai politik diberi kesempatan mengajukan calon kepala daerah, sebagaimana dalam pilpres.

Baca Juga: Kementerian Keuangan Tegaskan PPN Transaksi QRIS Ditanggung Pedagang, Bukan Konsumen

Kesimpulan ini merupakan hasil riset inovatif LSI Denny JA, yang dilakukan pada 2-7 Januari 2025.

Menggunakan aplikasi analisis isi komputasional "LSI Internet," riset ini memanfaatkan data dari media sosial, berita online, blog, forum, video, hingga podcast untuk mendeteksi topik dan sentimen publik.

Sentimen yang dikaji hanya positif dan negatif, tanpa sentimen netral.

Baca Juga: Oppo Reno13 Series Segera Rilis: Inovasi Desain dan Teknologi Terbaru di Awal 2025

Mayoritas percakapan memandang putusan MK ini sebagai langkah yang memperluas representasi rakyat. Setiap partai kini memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan presiden, mengubah kompetisi politik menjadi arena ide dan visi yang lebih sehat, bukan dominasi partai besar.

Keputusan MK untuk menghapus presidential threshold dipandang sebagai tonggak monumental yang menantang status quo. Harapan akan demokrasi yang lebih inklusif, sehat, dan berorientasi pada rakyat semakin nyata.

Namun, perubahan ini tidak hanya berhenti di tingkat nasional. Pilkada, sebagai cerminan demokrasi lokal, perlu mengikuti model serupa. Setiap partai, tanpa terkecuali, harus memiliki hak mencalonkan kepala daerah. Inilah wajah demokrasi sejati yang diharapkan publik.

Baca Juga: Nonton Scandal Season 3 Eps 1 dan 2: Kisah Menegangkan Polisi Wanita dalam Misi Rahasia

Riset LSI Denny JA menunjukkan dari 7.079 percakapan digital yang dikaji, mayoritas bersumber dari berita online dan video, dengan 31,81 persen menunjukkan sentimen negatif. Kekhawatiran utama adalah risiko fragmentasi politik dengan banyaknya kandidat presiden yang dapat memecah suara rakyat.