BISNISABC.COM - Ribuan aktivis dari berbagai kelompok, termasuk mahasiswa, dosen, aktivis perempuan dan anak, pembela demokrasi, serta jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Menggugat (KIM) Plus Jember, melaksanakan long march dan unjuk rasa untuk mengawasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagian besar peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa berkumpul di depan jalan kembar Kampus Universitas Jember (Unej). Mereka lalu bergerak dengan membawa poster-poster tuntutan menuju bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, pada Jumat siang.

Koordinator aksi, Deni Rofiqi, menegaskan bahwa putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 bersifat final dan mengikat, sehingga wajib ditaati oleh seluruh lembaga negara.

Baca Juga: Dosen TI Unmul Soroti Sisi Krusial Pengelolaan dan Pengamanan Data

Menurut Deni, MK memiliki tanggung jawab untuk menjaga konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keputusan tersebut harus diterima dan dilaksanakan.

Deni menjelaskan bahwa menurut hukum, terdapat asas lex superior legi inferior, yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. MK berperan penting dalam menjaga konstitusi negara.

KIM Plus Jember berkomitmen untuk terus memantau implementasi putusan MK dan mendesak KPU-RI untuk segera merumuskan serta menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada.

Baca Juga: Dinilai Ada Kecurangan, Negara Amerika Latin Tolak Akui Hasil Pilpres Venezuela

Deni menyebut, demonstran juga mendesak DPRD Jember untuk menekan DPR RI agar menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada dan mematuhi putusan MK

Selama aksi tersebut, Ketua DPRD Jember sementara, Ahmad Halim, bersama beberapa anggota dewan, turun untuk menemui para pengunjuk rasa di bundaran DPRD setempat.

"Kami akan menampung semua aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Jember dan berharap aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan tertib," ujarnya.***