BISNISABC.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjaga harga komoditas bawang merah, karena tingkat fluktuasi harganya tinggi dan bisa berpengaruh kepada inflasi di wilayahnya.

Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar menyampaikan hal tersebut usai membuka Bazar Pasar Murah KP3B di Serang, Rabu, setelah beberapa hari sebelumnya mengikuti rapat inflasi nasional.

"Bawang merah itu yang kita rapat kemarin, pada waktu (rapat) inflasi nasional adalah hal yang harus dijaga, karena tingkat fluktuasi harganya tinggi dan bisa berpengaruh kepada inflasi," ujar Al Muktabar.

Baca Juga: BNI luncurkan kartu TapCash desain khusus NCT 127

Al Muktabar mengatakan pihaknya sedang mengupayakan untuk menanam bawang merah sendiri.

Saat ini, kawasan Panimbang dijadikan sentra bawang merah di Banten. Produk tersebut juga dijual di pasar murah tersebut.

Harapannya dengan minat masyarakat untuk menanam bawang merah Panimbang, akan memberi keuntungan yang baik dari usaha tani tersebut, sehingga terjadi stabilitas harga.

Baca Juga: Podcast Meghan Markle Tidak Akan Dilanjutkan karena Kesepakatannya dengan Spotify Berakhir

Untuk harga bawang merah Panimbang yang dijual di pasar murah tersebut berkisar Rp24.000 per kilogram.

Pemprov Banten juga menghadirkan 20 komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi dan deflasi seperti minyak goreng, telur ayam, daging ayam, beras, cabai, dan lainnya.

"Tadi ada beras premium yang harganya di bawah standar, yaitu Rp14.000. Momen MTQ ini kita manfaatkan dalam menjaga stabilitas harga 20 komoditas utama itu," ujar dia.

Baca Juga: Ringankan Beban Ekonomi Masyarakat, Pemkab Batang Gelar Paket Tebus Murah Sembako

Pasar murah di Lapangan Pancaniti, KP3B, Curug Kota Serang tersebut hadir dalam rangkaian pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXI Provinsi Banten Tahun 2024 .

Berbagai produk mulai dari kebutuhan pokok, sayuran, buah, makanan kuliner, hingga kerajinan wastra Banten hadir dalam pasar tersebut.

Al Muktabar juga mengatakan momen tersebut juga sebagai syiar guna menggiatkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM) di wilayahnya, dalam rangka pengendalian inflasi.***