Apalagi, katanya, saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Maluku masuk 15 provinsi termiskin di Indonesia.

Berdasarkan angka, Provinsi Maluku saat ini berada pada angka 2,59 persen, diharapkan pada akhir Desember 2024 mencapai 0 persen, sesuai target nasional.

Selain program Satu OPD Satu Desa Binaan, pendampingan berkelanjutan kepada UMKM dari pedesaan juga perlu dilakukan agar UMKM Maluku mampu bersaing dengan UMKM lainnya.

Baca Juga: Podcast Meghan Markle Tidak Akan Dilanjutkan karena Kesepakatannya dengan Spotify Berakhir

"Karena hal ini menjadi target pemerintah provinsi dalam penanganan tingkat kemiskinan di Maluku, oleh sebab itu setiap OPD harus berupaya untuk mewujudkan program ini, karena yang berhasil akan diberikan reward," kata dia.

Pada kesempatan lain, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Syuryadi Sabirin menjabarkan bahwa selain pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan, ada tiga program unggulan Penjabat Gubernur Maluku yakni pencegahan stunting yang diharapkan bisa turun sesuai target prevalensi nasional pada 2024 yakni 14 persen.

Selain itu, menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak pada 27 November agar berjalan aman, jujur, dan adil, serta meningkatkan kinerja ASN guna mendukung pencapaian kinerja, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Baca Juga: Permintaan material konstruksi menurun pada semester I-2023, hal ini berdampak pada kegiatan CSAP  

"Segala tugas dan kegiatan prioritas dari Penjabat Gubernur Maluku ini, akan tetap dikoordinasikan dan dievaluasi secara terus-menerus dengan kabupaten kota yang ada, agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai," kata dia.***