BISNISABC.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alokasi Belanja Negara untuk tahun 2025 sebesar Rp2.701,4 triliun.

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat akan difokuskan pada program-program prioritas pembangunan, seperti swasembada pangan dan energi, serta program makan bergizi gratis.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani seusai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Baca Juga: Menkomdigi Meutya Hafid Instruksikan Penerapan Efisiensi dan Inovasi untuk Transformasi Digital

"Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan, seperti swasembada pangan dan energi, makan siang gratis, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Dari total anggaran Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun, yang merupakan angka tertinggi dalam fungsi pendidikan di APBN," ujar Menkeu.

Belanja kesehatan dialokasikan sebesar Rp218,5 triliun, perlindungan sosial Rp503,2 triliun, dan ketahanan pangan Rp144,6 triliun.

Baca Juga: Oppo Find X8 dan Find X8 Pro Resmi Hadir di Indonesia, Usung Chipset Tangguh dan Kamera Hasselblad

Selain itu, anggaran untuk program makan bergizi gratis mencapai Rp71 triliun, yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian daerah, terutama di desa-desa, melalui suplai kebutuhan program tersebut.

"Dana Desa sebesar Rp70 triliun akan mendukung program ini, meningkatkan aktivitas ekonomi dan sirkulasi uang di desa," tambahnya.

Presiden Prabowo juga menyoroti beberapa prioritas kegiatan tahun 2025, seperti pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun, serta pengembangan Lumbung Pangan Nasional di daerah dan desa dengan dana Rp15 triliun.

Baca Juga: Shin Tae yong Targetkan Hasil Terbaik di Piala AFF 2024 dan Siapkan Timnas U-22 untuk SEA Games

Selain itu, alokasi transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun akan tetap diarahkan untuk menyelaraskan belanja pusat dan daerah, guna mendukung pemerataan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik.***