BISNISABC.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupaya mengoptimalkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai alat untuk mengendalikan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat atau bahkan mengalami deflasi.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Gita Lalu Ariadi, menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat masih menunjukkan kenaikan, pergerakannya cenderung lamban.

“Ketika harga tomat turun, petani tidak bisa panen. Oleh karena itu, kami mendorong UMKM untuk melakukan pengolahan,” ungkapnya setelah acara pelepasan ekspor vanili organik dan mutiara laut di Lombok Barat, Rabu.

Baca Juga: Denny JA Resmikan Kelas Kreator Cerdas AI di SMK Muhammadiyah Cepu Blora

Gita menekankan pentingnya UMKM dalam mengendalikan harga komoditas pertanian. Saat daya beli masyarakat menurun, UMKM dapat berperan dalam menyerap barang mentah agar tidak terbuang.

Sebagai contoh, tomat yang berlimpah dan harganya turun dapat diolah menjadi saus, yang memberikan nilai tambah dan berdampak positif pada ekonomi.

“Ketika inflasi muncul, kami merasa cemas, tetapi deflasi yang berkepanjangan juga memerlukan perhatian. Tugas kita bukan hanya menekan, tetapi juga mengendalikan ritme ekonominya,” kata Gita.

Baca Juga: KAI Commuter Wilayah 8 Tingkatkan Kapasitas Angkut untuk Rute Dhoho dan Supas Mulai 1 Oktober 2024

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi tahun kalender di Nusa Tenggara Barat hanya mencapai 0,17 persen hingga September 2024, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sedang melambat.

Target inflasi yang ideal seharusnya berada di angka 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen, yang berarti inflasi minimum seharusnya 1,5 persen dan maksimum 3,5 persen.

Dalam konteks ekonomi, harga barang yang rendah dan bertahan lama disebut deflasi. Deflasi dapat membuat produsen enggan untuk berproduksi, yang berujung pada lesunya pertumbuhan ekonomi.***