BISNISABC.COM -  Gubernur Maluku Sadali Ie mengintensifkan program pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan sebagai program unggulan hingga akhir masa jabatan.

"Hal ini terkait dengan sembilan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada kepala daerah dan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian," kata dia.

Ia mengatakan upaya pengendalian inflasi yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku, salah satunya dengan menggelar Pasar Inflasi bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi setempat dan Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara serta distributor, untuk mengendalikan harga bahan pokok.

Baca Juga: Amankan Jalur, Jasamarga Lakukan Evakuasi Kendaraan Terbakar di Tol MBZ 

"Pasar inflasi ini terbentuk dalam rangka mengendalikan harga, sehingga bisa terkendali dengan baik," kata dia.

Di dalam pasar murah inflasi dijual berbagai jenis kebutuhan pokok, antara lain beras, tepung terigu, minyak goreng, telur ayam ras, gula pasir, berbagai jenis sayur mayur dengan harga murah atau di bawah harga pasar tradisional.

Pasalnya, kata dia, dalam tiga tahun belakangan ini inflasi di Maluku bergerak naik, pada posisi 6,3 persen dan sudah melebihi target 2,5 persen.

Baca Juga: Sekjen SATUPENA Sebut Gelar Akademik dan Jabatan Fungsional Guru Besar Adalah Indikasi Feodalisme Baru

"Oleh sebab itu butuh partisipasi semua pihak berkontribusi agar inflasi bisa terkendali," kata dia.

Dalam upaya penurunan kemiskinan, pemerintah melakukan program Satu OPD Satu Desa Binaan, yang artinya setiap OPD bertanggung jawab membantu satu desa binaan.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan di desa-desa itu bisa dengan melakukan intervensi program pada desa-desa binaan, pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat sesuai dengan lokus di masing-masing OPD.

Baca Juga: BI Optimis Inflasi Bengkulu 2024 Bisa Capai Target Nasional 2,5 Persen

Apalagi, katanya, saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Maluku masuk 15 provinsi termiskin di Indonesia. Berdasarkan angka, Provinsi Maluku saat ini berada pada angka 2,59 persen, diharapkan pada akhir Desember 2024 mencapai 0 persen, sesuai target nasional.

Selain program Satu OPD Satu Desa Binaan, pendampingan berkelanjutan kepada UMKM dari pedesaan juga perlu dilakukan agar UMKM Maluku mampu bersaing dengan UMKM lainnya.

"Karena hal ini menjadi target pemerintah provinsi dalam penanganan tingkat kemiskinan di Maluku, oleh sebab itu setiap OPD harus berupaya untuk mewujudkan program ini, karena yang berhasil akan diberikan reward," kata dia.

Pada kesempatan lain, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Syuryadi Sabirin menjabarkan bahwa selain pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan, ada tiga program unggulan Penjabat Gubernur Maluku yakni pencegahan stunting yang diharapkan bisa turun sesuai target prevalensi nasional pada 2024 yakni 14 persen.

Selain itu, menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak pada 27 November agar berjalan aman, jujur, dan adil, serta meningkatkan kinerja ASN guna mendukung pencapaian kinerja, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

"Segala tugas dan kegiatan prioritas dari Penjabat Gubernur Maluku ini, akan tetap dikoordinasikan dan dievaluasi secara terus-menerus dengan kabupaten kota yang ada, agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai," kata dia.***