BISNISABC.COM - Dalam proses pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan yang layak merupakan tanggung jawab dari Pemerintah. Hal ini demi dapat menunjang mobilitas yang tidak terhambat sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Pun Kabupaten Bekasi, yang disebut pusat industri terbesar se-Asia Tenggara, memiliki mobilitas kendaraan bermotor yang tinggi. Baik itu dari kendaraan baik pribadi, industri, maupun umum, juga dituntut memiliki infrastruktur yang layak. Kemacetan di wilayah itu sudah menjadi rutinitas harian layaknya kota tak pernah tidur. Apalagi menjelang jam masuk hingga pulang kerja, sepanjang marga nyaris diwarnai penumpukan kendaraan. Saat ini Kabupaten Bekasi dihuni setidaknya 11.229 perusahaan dengan 12 kawasan industri besar, yang menjadi magnet bagi pendatang dari luar daerah dan angkatan kerja setempat. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan berdasarkan hasil kajian anggaran, setidaknya dibutuhkan anggaran Rp40 triliun untuk merealisasikan pembangunan secara menyeluruh pada tahun 2024 berdasarkan sekitar 8.000 usulan masyarakat. Namun, anggaran pendapatan daerah itu tidak akan mampu membiayai seluruh beban pembangunan infrastruktur berdasarkan usulan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bekasi hanya berkisar Rp6 -- 7 triliun per tahun. Pemerintah daerah setempat pun memutar otak demi memenuhi kebutuhan dasar yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan sektor infrastruktur sebagai salah satu program prioritas utama tahun ini hingga beberapa tahun ke depan. Sejumlah opsi diupayakan mulai dari implementasi program percepatan pembangunan, optimalisasi penambahan pendapatan daerah, juga mendorong kontribusi dunia usaha. Upaya lain, mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat. Di tengah keterbatasan itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi masih memiliki sebuah impian mewujudkan salah satu lintasan utama pengendara di daerah itu menjadi ikon infrastruktur daerah.***   Sumber: Antara