BIS - 14 Agustus 2023 Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kapasitas backlog di Indonesia tercatat 12,71 juta. Dari jumlah tersebut, 2,9 juta diantaranya tinggal tersebar di wilayah Jabodetabek. Bahkan, di antara mereka yang memiliki rumah di Jakarta, 63% di antaranya tidak memiliki rumah yang layak. Adanya pasar yang besar dengan keterbatasan daya beli masyarakat terhadap perumahan yang layak menjadi masalah utama yang harus diatasi. Melihat permasalahan tersebut, Perumnas sebagai BUMN pengembang perumahan masyarakat juga berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan kawasan layak huni secara berkelanjutan. “Kami akan selalu tetap berkomitmen untuk membangun hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Direktur Senior Perumnas Budi Saddewa Soediro dalam keterangannya, Kamis, 10 Agustus 2023. Budi menambahkan, Perumnas berkomitmen menjalankan fungsinya sejalan dengan program pemerintah dan PP 83 tahun 2015, khususnya dalam program pengembangan kawasan TOD dan peningkatan kualitas perumahan, sarana dan prasarana, perkantoran dan apartemen. Perumnas telah menginisiasi berbagai program peningkatan kualitas rumah layak huni melalui renovasi. Pelaksanaan renovasi rumah tinggal difokuskan pada peningkatan fasilitas umum, guna menciptakan interaksi sosial yang positif bagi penghuni dan masyarakat sekitar.  [caption id="attachment_11469" align="alignnone" width="300"] Rumah cluster terjangkau dan subsidi yang ditawarkan Perumnas.(vivacoid)[/caption] Inisiatif Perumnas untuk mengembangkan lingkungan yang layak huni diwujudkan melalui renovasi apartemen Sukaramai di Medan yang merupakan renovasi apartemen pertama di Indonesia yang berhasil dilakukan sejak tahun 2017. Inisiatif ini akan berlanjut dengan rencana renovasi apartemen Klender. Masa depan. “Kami merevitalisasi lingkungan tidak hanya untuk memperbaiki lingkungan yang tampaknya tidak sehat akibat kepadatan penduduk dan masalah perumahan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas bangunan dengan menyediakan fasilitas yang mendukung kehidupan sosial masyarakat melalui perumahan yang berkualitas”. Dalam kunjungan dan kerja Wantimpres ke Samesta Mahata Serpong, anggota Wantimpres Djan Faridz menjelaskan bahwa ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi salah satu perhatian utama dalam mengelola backlog perumahan. “Hadirnya perumahan berkonsep TOD seperti Samesta Mahata Serpong ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi penghuni tetapi juga masyarakat sekitar melalui tersedianya unit komersial/UMKM, serta menjadi simpul ekonomi baru,” dia berkata.  (Dil,viv,bis)